Penulis: Komisi Informasi Provinsi Bali

Komisi Informasi (KI) Pusat mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2024 di Provinsi Bali, Selasa (6/8/2024). FGD yang digelar mulai pukul 09.00 Wita di Hotel …

FGD Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2024 Selengkapnya

Keterbukaan informasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan akan mengantarkan pada kepercayaan masyarakat dan terbukanya ruang masyarakat untuk turut terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan publik. Penyelenggaraan pemerintahan dari pusat hingga …

APRESIASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DESA 2024 Selengkapnya

Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Bab I Ketentuan Umum menerangkan bahwa Badan Publik adalah lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Badan lain yang fungsi …

DESA ADAT DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Selengkapnya

Asta Brata adalah ajaran kepemimpinan yang diberikan oleh Sri Rama kepada Gunawan Wibhisana sebelum ia memegang tampuk kepemimpinan Alengka Pura pasca kemenangan Sri Rama melawan keangkaramurkaan Rawana. Hal ini sebagaimana …

ASTA BRATA DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Selengkapnya

Komisi Informasi Provinsi Bali terus menggemakan Keterbukaan Informasi Publik dengan mengundang narasumber yang kompeten dibidangnya seperti; I Made Sumertayasa, SSTP., M.Si Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan, dalam sosialisasi …

PEMERINTAH DESA DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Selengkapnya

Jumat, 7 Juni 2024, Komisi Informasi Provinsi Bali melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali beserta jajarannya di Ruang Rapat Biro Pengadaan Barang/Jasa dan …

Keterbukaan Informasi Publik terkait Pengadaan Barang dan Jasa Selengkapnya

Pada hari Kamis Tanggal 6 Juni 2024  Pukul:  10.00  Wita, bertenpat di Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi Bali  menggelar sidang sengketa Nomor Sengketa : 002/III/REG-PSI.059/KI.Bali/2024. Sengketa Informasi Publik ini antara pemohon: Perkasa Kentjana Putra, …

SIDANG AJUDIKASI KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI TERKAIT BPHTB Selengkapnya

Komisi Informasi Provinsi Bali dalam perannya mengawal keterbukaan informasi publik gencar melaksanakan sosialisasi untuk menggaungkan dan menjalankan UU. No. 14 Tahun 2008. Dalam era keterbukaan ini, dimana informasi sudah menjadi …

KEAMANAN DIGITAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Selengkapnya