Senin, 17 Nopember 2025 Komisi Informasi (KI Bali) Provinsi Bali menggelar rapat koordinasi bersama unsur pentahelix, yang terdiri dari akademisi, pemerintah, media pers, masyarakat, dan pelaku usaha, untuk membahas persiapan pelaksanaan Uji Publik Monev KIP 2025.
Rapat tersebut diadakan sebagai upaya memastikan pelaksanaan uji publik berjalan objektif, terukur, dan sesuai standar penilaian yang telah ditetapkan. Adapun penilaian uji publik akan menitikberatkan pada tiga kategori utama, yaitu:
-
Kategori Politik – menilai keterbukaan informasi terkait tata kelola pemerintahan, layanan publik, serta ketersediaan informasi berkaitan dengan kebijakan publik.
-
Kategori Ekonomi – menilai transparansi pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, dan akses informasi terkait sektor ekonomi.
-
Kategori Hukum – menilai kepatuhan badan publik terhadap regulasi keterbukaan informasi, termasuk ketersediaan informasi hukum, prosedur, dan standar layanan.
Peserta Rapat dari Unsur Pentahelix
Dalam rapat ini hadir berbagai perwakilan yang mewakili pilar pentahelix, yaitu:
-
Akademisi / Universitas Udayana
-
Masyarakat/ Jaringan Keterbukaan Informasi Publik (JARKI)
-
Media / Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bali
-
Pelaku Usaha / HIPMI Bali
- Pemerintah /Universitas Ganesha
Kehadiran unsur pentahelik tersebut diharapkan memperkuat objektivitas dan kolaborasi dalam pelaksanaan uji publik yang akan dilaksanakan dari tanggal 24 Nopember s/d 1 Desember 2025, sehingga penilaian yang diberikan mampu mencerminkan kondisi nyata keterbukaan informasi pada badan publik di Bali.
Dukungan Kolaboratif untuk Keterbukaan Informasi
Komisi Informasi Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk terus mendorong keterbukaan informasi sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui pendekatan kolaboratif dengan berbagai unsur pentahelix, diharapkan proses uji publik dapat menghasilkan penilaian yang kredibel serta mendorong peningkatan kualitas informasi yang disajikan oleh badan publik di Bali.
