Peraturan

TentangJudulKeteranganFile
Keterbukaan Informasi PublikUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008Undang-Undang Republik IndonesiaLihat
Komisi Informasi Provinsi BaliPeraturan Gubernur Bali Nomor 107 Tahun 2011Peraturan Gubernur BaliLihat
Tata Tertib Komisi Informasi Pusat Republik IndonesiaPeraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2012Peraturan Komisi InformasiLihat
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi PublikPeraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013Peraturan Komisi InformasiLihat
Kode Etik nggota Komisi InformasiPeraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2016Peraturan Komisi InformasiLihat
Tata Cara Pemeriksaan SetempatPeraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2016Peraturan Komisi InformasiLihat
Mediator PembantuPeraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2016Peraturan Komisi InformasiLihat
Pengklasifikasian Informasi PublikPeraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017Peraturan Komisi InformasiLihat
Standar Layanan Informasi Publik DesaPeraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018Peraturan Komisi InformasiLihat
Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan PemilihanPeraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019Peraturan Komisi InformasiLihat
Standar Layanan Informasi PublikPeraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021Peraturan Komisi InformasiLihat
Monitoring dan Evaluasi Informasi PublikPeraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022Peraturan Komisi InformasiLihat
PROSEDUR PENGHENTIAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH DAN ITIKADSKK KI PUSAT NOMOR TAHUN 2018Surat KeputusanLihat
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIAPERMA NOMOR 2 TAHUN 2011Peraturan PemerintahLihat
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKALihat
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAHPERMENDAGRI NOMOR 3 TAHUN 2017Peraturan PemerintahLihat
PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSIPERGUB NOMOR 42 TAHUN 2022Peraturan DaerahLihat
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIKPP NOMOR 61 TAHUN 2010Peraturan PemerintahLihat
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASIPUBLIK PADA KOMISI INFORMASI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTASURAT EDARAN NO.1 TAHUN 2022SE Komisi Informasi Republik IndonesiaLihat
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2022		Peraturan Menteri Dalam NegeriLihat
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2023		Peraturan Menteri Dalam NegeriLihat
Perlindungan Data PribadiUndang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)Peraturan Pelaksana Undang UndangLihat
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALIPERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 51 TAHUN 2023Peraturan Gubernur BaliLihat
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIKUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIALihat
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 68 TAHUN 2022 TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALIPERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 8 TAHUN 2024PERATURAN GUBERNUR BALILihat
KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASIPERATURAN KOMISI INFORMASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024PERATURAN KOMISI INFORMASILihat
PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENETAPAN ANGGOTA KOMISI INFORMASIPERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 4 TAHUN 2016PERATURAN KOMISI INFORMASILihat