Perkuat Sinergi Transparansi Tata Kelola Pemerintahan, Komisi Informasi Provinsi Bali Ikuti Rakornas-Rakernis 2026 di Palembang
Komisi Informasi Provinsi Bali turut berpartisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2026 . Kegiatan berskala nasional ini berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 17 hingga 19 November 2026, bertempat di Novotel Palembang – Hotel & Residence, Sumatera Selatan . Â
Â
Mengusung tema "Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan: Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045" , forum strategis ini mempertemukan sekitar 450 peserta yang terdiri dari jajaran Komisioner KI Pusat, perwakilan 34 KI Provinsi (termasuk KI Provinsi Bali), 4 KI Kabupaten/Kota, serta instansi Dinas Komunikasi dan Informatika se-Indonesia . Â
Â
Kehadiran delegasi KI Provinsi Bali dalam forum ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi kelembagaan serta merumuskan rencana aksi ( action plan ) dan langkah strategis bersama antara pusat dan daerah . Sinergi ini diharapkan mampu mengoptimalkan pengawasan publik dan mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel . Â
Rangkaian kegiatan diawali pada Selasa (17/11) dengan sesi registrasi, diskusi tata kelola Komisi Informasi se-Indonesia, serta jamuan makan malam selamat datang ( Welcome Dinner ) bersama Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, S.H., M.M., dan Ketua KI Pusat, Handoko Agung Saputro . Â
Pada hari kedua, Rabu (18/11), acara dibuka secara resmi dengan penampilan Tari Sambut Gending Sriwijaya serta penyampaian Keynote Speech oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Dr. H. Syahganda Nainggolan, M.T., yang memaparkan materi mengenai strategi komunikasi pemerintah dalam membangun kepercayaan publik di era digital dan disinformasi . Â
Selain mengikuti seminar nasional yang menghadirkan narasumber dari Kepolisian RI (Direktur Tindak Pidana Tertentu), Kementerian Dalam Negeri RI (Dirjen Bina Keuangan Daerah), serta Bupati Sumenep , KI Provinsi Bali juga terlibat langsung dalam sidang-sidang krusial . Agenda tersebut meliputi Pleno Pembukaan untuk penyampaian laporan ( report ) kinerja daerah, Rapat Bidang Rakernis (Bidang Internal dan Bidang Eksternal) untuk menyepakati solusi atas isu-isu aktual, hingga Pleno Penutupan yang mengesahkan rekomendasi bidang serta pengusulan tuan rumah Rakornas 2027 .
Â
Rangkaian Rakornas-Rakernis 2026 dijadwalkan berakhir pada Kamis (19/11) yang diisi dengan agenda pengenalan budaya daerah ( City Tour ) sebelum para delegasi kembali ke daerah masing-masing . Melalui keikutsertaan ini, KI Provinsi Bali berkomitmen untuk segera menindaklanjuti hasil dan rekomendasi Rakornas-Rakernis ke dalam program penguatan keterbukaan informasi publik di Pulau Dewata. Â